Bupati Imron Meminta Seluruh PPKBD dan Sub PPKBD Mendukung Pelaksanaan Program KB

CIREBON - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara pertemuan dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD se-Kabupaten Cirebon di GOR Ranggajati, Kecamatan Sumber, Selasa (30/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Imron menjelaskan, ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan motivasi seluruh PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana). 

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Menurut Imron, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat. 

"Program keluarga berencana menjadi program andalan yang harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang potensial melalui pendekatan keluarga yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya maupun aspek lainnya, " kata Imron.

Baca juga: Pemerintah Cabut 192 Izin Sektor Kehutanan Seluas 3.126.439 Hektar

Imron mengungkapkan, program keluarga berencana di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun sudah menunjukan keberhasilan. Demikian halnya dengan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang pada prinsipnya memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana (KB).

Ia pun meminta kepada seluruh PPKBD dan Sub PPKBD, agar mendukung pelaksanaan program KB, memantapkan kelembagaan pengelolaan program KB di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memanfaatkan dukungan dana, sarana dan metode operasional program KB di Kabupaten Cirebon.

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Lebih lanjut, Imron menjelaskan, bahwa PPKBD dan Sub PPKBD merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah.

"Mereka semua bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan program keluarga berencana, ” jelas Imron.

Baca juga: Menkominfo: Tahun Baru 2022 Moment Cegah Transmisi Lokal Varian COVID-19 Omicron

“Selain itu, bertujuan meningkatkan pembinaan kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi, mendekatkan pelayanan kepada akseptor keluarga berencana yang berada di pedesaan, serta membantu menyebarluaskan gagasan keluarga berencana melalui kampung keluarga berencana, sehingga dapat membantu terwujudnya akseptor keluarga berencana yang lestari, " sambungnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, para PPKBD ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan penduduk, supaya masyarakat mau ikut KB. 

Baca juga: Gubernur JABAR Ridwan Kamil, Negara Jamin Perayaan Natal Tahun 2021 Wilayah Jawa Barat Akan Aman

"Jumlah PPKBD mencapai 2.700 orang dari 412 desa, " kata Eni.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini, target masyarakat untuk ikut KB sudah tercapai, karena mereka (PPKBD) memberikan konseling, serta penyuluhan dari jangka pendek ke jangka panjang.

"Mereka (PPKBD) ini, melakukan penyuluhan agar masyarakat mau ber KB. Yang tadinya mengunakan pil atau kondom, agar mau beralih ke Intrauterine device (IUD), Implan dan Metoda Operasi Wanita (MOW), ” ungkap Eni.

“Bahkan, kalau misalkan istrinya bermasalah dan ada gangguan kesehatan, jadi suaminya yang ikut KB dengan metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP), " lanjutnya.

Ia juga menjelaskan, para PPKBD mempunyai tugas, seperti penanganan stunting dan pendampingan, baik calon pengantin dan ibu hamil, maupun pasca persalinan dan juga sebagai duta balita. 

Baca juga: Pantau Tonase Angkutan, Jaya S Monong Sosialisasi Ke Pengguna Jalan

Namun, salah satu kendalanya adalah jarak, karena jarak di beberapa desa begitu jauh ketika melakukan penyuluhan KB.

Selain itu, minimnya alat transportasi, seperti sepeda, yang mereka keluhkan, juga terbatasnya alat komunikasi, seperti HP, karena tak mendukung untuk menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).